BAB 1

SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

---

Pengantar Bab

Sebelum membangun sebuah sistem ekonomi, setiap peradaban harus terlebih dahulu menjawab satu pertanyaan filosofis yang paling mendasar: **siapakah manusia itu?** Jawaban atas pertanyaan ini disebut sebagai *asumsi antropologis* atau *filosofi manusia* (philosophy of man), dan ia menjadi fondasi yang menentukan seluruh bangunan teori ekonomi di atasnya — mulai dari teori perilaku konsumen, teori produksi, teori distribusi, hingga peran negara dalam perekonomian.

Ekonomi konvensional (kapitalisme liberal) dibangun di atas asumsi *homo economicus* — manusia rasional yang semata-mata mengejar kepuasan maksimal (utility maximization) bagi dirinya sendiri. Ekonomi Islam dibangun di atas asumsi *homo Islamicus* — manusia yang tunduk pada syariat dan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Sementara itu, Sistem Ekonomi Pancasila lahir dari pergumulan bangsa Indonesia yang berusaha merumuskan jalan tengah antara individualisme liberal dan kolektivisme sosialis, dengan bersandar pada nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum kemerdekaan.

Bab ini akan mengurai secara mendalam bagaimana kedua sistem — Pancasila dan Islam — memandang hakikat manusia sebagai *subjek* sekaligus *aktor* ekonomi, dan bagaimana keduanya, meskipun berasal dari sumber epistemologis yang berbeda (Pancasila sebagai *dasar filosofis bangsa* dan Islam sebagai *wahyu ilahi*), pada dasarnya bertemu pada satu titik ontologis yang sama: **Ketuhanan Yang Maha Esa**.

---

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

### 1. Manusia sebagai Subjek, Bukan Objek

Dalam ilmu ekonomi arus utama (mainstream economics), manusia sering direduksi menjadi *objek* statistik: konsumen dengan kurva indiferensi, tenaga kerja dengan fungsi produksi, atau agen pasar yang bertindak berdasarkan insentif harga semata. Baik Pancasila maupun Islam menolak reduksi ini. Keduanya menempatkan manusia sebagai **subjek** — pelaku aktif yang memiliki akal budi, kehendak bebas (ikhtiar), moralitas, dan tanggung jawab spiritual — bukan sekadar variabel dalam persamaan matematis.

Sebagai subjek ekonomi, manusia dalam pandangan Pancasila dan Islam memiliki tiga dimensi yang menyatu secara utuh (holistik):

1. **Dimensi Material-Jasmaniah** — manusia memiliki kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi melalui aktivitas ekonomi yang halal dan bermartabat.

2. **Dimensi Sosial-Kolektif** — manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon* dalam istilah Aristoteles, atau *makhluk bermasyarakat* dalam sila kedua dan kelima Pancasila) yang keberadaannya selalu terkait dengan sesama.

3. **Dimensi Spiritual-Transenden** — manusia memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan yang memberi makna dan batas moral atas seluruh aktivitas duniawinya, termasuk aktivitas ekonomi.

### 2. Perspektif Pancasila: Manusia Indonesia Seutuhnya

Dalam kerangka Pancasila, konsep manusia sebagai subjek ekonomi dirumuskan melalui gagasan **"manusia Indonesia seutuhnya"** — sebuah istilah yang sering muncul dalam wacana pembangunan nasional era Orde Baru maupun dalam kajian ekonomi Pancasila kontemporer (Mubyarto, Sri-Edi Swasono, dan lain-lain). Manusia seutuhnya berarti manusia yang dilihat secara integral: sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sebagai makhluk jasmani sekaligus rohani, dan sebagai warga bangsa yang hidupnya diarahkan oleh kelima sila secara bersamaan, bukan berdiri sendiri-sendiri.

Kelima sila memberikan kerangka bagi kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi:

- **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**: aktivitas ekonomi bukanlah wilayah yang bebas nilai (value-free), melainkan harus dijiwai oleh nilai keagamaan dan moral ketuhanan.

- **Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**: manusia dalam berekonomi harus memperlakukan sesama manusia secara adil, tidak mengeksploitasi, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (human dignity) — menolak segala bentuk perbudakan ekonomi, penindasan buruh, atau monopoli yang zalim.

- **Sila Persatuan Indonesia**: aktivitas ekonomi diarahkan untuk memperkokoh persatuan bangsa, bukan memecah belah melalui kesenjangan yang tajam antar golongan atau antar wilayah.

- **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**: manusia sebagai subjek ekonomi berperan serta dalam pengambilan keputusan ekonomi secara demokratis-musyawarah, bukan didikte oleh kekuatan pasar semata atau oleh kekuasaan otoriter negara.

- **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**: tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi manusia adalah terwujudnya keadilan sosial, bukan akumulasi kekayaan bagi segelintir orang.

Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 — sebagai penjabaran konstitusional dari Pancasila di bidang ekonomi — menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di sinilah manusia Pancasila diposisikan bukan sebagai individu atomistik yang bersaing bebas, melainkan sebagai anggota keluarga besar bangsa yang saling menopang (gotong royong).

### 3. Perspektif Islam: Manusia sebagai Hamba dan Pengelola Alam

Dalam Islam, kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi berakar pada dua konsep fundamental:

**a) Manusia sebagai 'Abd Allah (Hamba Allah)**

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat: 56). Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual mahdhah (shalat, puasa, zakat, haji), tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi — bekerja, berdagang, memproduksi, dan berkonsumsi — selama dilakukan sesuai koridor syariat. Maka bekerja mencari nafkah dalam Islam bernilai ibadah (QS. Al-Jumu'ah: 10; hadits riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang fardhu).

**b) Manusia sebagai Khalifah fil Ardh (Wakil Tuhan di Bumi)**

Manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga bumi beserta seluruh sumber dayanya (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Hud: 61). Sebagai khalifah, manusia bertindak sebagai *pengelola amanah* (trustee), bukan pemilik mutlak (absolute owner) atas harta dan sumber daya alam. Pemilik hakiki atas segala sesuatu adalah Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 284; QS. An-Nur: 33). Konsekuensi teologis ini melahirkan konsep kepemilikan bertingkat dalam ekonomi Islam:

1. **Kepemilikan Allah (Milkiyyah Ilahiyyah)** — kepemilikan mutlak dan hakiki.

2. **Kepemilikan Individu (Milkiyyah Fardiyyah)** — hak yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola harta secara sah, namun dibatasi oleh hukum syariat (halal-haram, zakat, larangan riba, larangan israf/pemborosan).

3. **Kepemilikan Umum/Negara (Milkiyyah 'Ammah)** — sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (air, energi, hutan, tambang strategis) yang pengelolaannya diamanahkan kepada negara untuk kemaslahatan bersama.

### 4. Titik Temu: Manusia sebagai "Subjek Bertanggung Jawab"

Baik Pancasila maupun Islam menolak dua ekstrem: (1) individualisme liberal yang menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak yang bebas berbuat apa saja atas hartanya, dan (2) kolektivisme sosialis-komunis yang menghapus hak milik pribadi dan menempatkan negara sebagai pemilik segalanya. Keduanya menawarkan jalan tengah: manusia adalah subjek yang **bebas namun bertanggung jawab** — bebas berikhtiar dan berkarya, namun bertanggung jawab secara moral, sosial, dan spiritual atas setiap pilihan ekonominya.

---

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

### 1. Homo Economicus: Manusia Rasional-Egoistik

Konsep *homo economicus* lahir dari tradisi ekonomi klasik (Adam Smith) dan neoklasik (Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, dst). Asumsi dasarnya meliputi:

- **Rasionalitas sempurna**: manusia selalu membuat keputusan yang secara logis memaksimalkan kepuasan (utility) atau keuntungan (profit) bagi dirinya.

- **Self-interest (kepentingan diri)**: motif utama tindakan ekonomi adalah kepentingan pribadi, sebagaimana termaktub dalam gagasan "invisible hand" Adam Smith — bahwa kepentingan pribadi yang dikejar secara bebas di pasar akan, melalui mekanisme harga, menghasilkan kesejahteraan kolektif secara tidak sengaja.

- **Preferensi tetap dan terukur**: kebutuhan dan keinginan manusia dianggap given (sudah ada) dan dapat diukur secara kuantitatif tanpa mempersoalkan asal-usul moral atau spiritualnya.

- **Kebebasan tanpa batas normatif eksternal**: satu-satunya batas adalah hukum positif dan daya beli (budget constraint), bukan batas moral-agama.

**Kritik terhadap Homo Economicus:**

Model ini direduksi secara ekstrem sehingga mengabaikan dimensi altruisme, spiritualitas, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral manusia. Homo economicus adalah manusia "sepotong" (partial man) — hanya dilihat dari sisi rasionalitas material semata, tercerabut dari konteks sosial-budaya dan religiusnya (istilah yang dipakai sosiolog ekonomi seperti Karl Polanyi adalah "disembedded economy" — ekonomi yang tercerabut dari tatanan sosial).

### 2. Homo Islamicus: Manusia Rasional-Religius-Altruistik

Sebagai respons kritis terhadap homo economicus, para ekonom Muslim (seperti Muhammad Umer Chapra, Khursid Ahmad, Monzer Kahf, dan M. Akram Khan) merumuskan konsep *homo Islamicus*. Ciri-cirinya:

- **Rasionalitas yang dipandu wahyu (revealed rationality)**: manusia tetap rasional, namun rasionalitasnya tunduk pada kerangka nilai syariat. Rasionalitas Islam bukan rasionalitas bebas nilai, melainkan *rasionalitas normatif* yang diukur dari kesesuaiannya dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat).

- **Motif ganda: material dan spiritual**: manusia mengejar *falah* (kesejahteraan/kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat), bukan sekadar maksimalisasi utilitas duniawi. Konsumsi dan produksi diarahkan pada pemenuhan *maslahah* (kemaslahatan), bukan sekadar *utility* semata.

- **Altruisme dan solidaritas sosial sebagai bagian dari rasionalitas**: berbagi (zakat, infak, sedekah, wakaf) bukan tindakan irasional atau di luar sistem ekonomi, melainkan justru menjadi bagian integral dari perilaku ekonomi yang rasional dalam pandangan Islam, karena berorientasi pada pahala akhirat dan keberkahan (barakah).

- **Batasan moral internal (self-imposed constraint)**: seorang Muslim membatasi dirinya sendiri secara sukarela dari perilaku haram (riba, gharar, maysir, ihtikar/penimbunan, ghabn/penipuan) bukan karena takut hukum positif semata, tetapi karena kesadaran akan pengawasan Allah (muraqabah) dan pertanggungjawaban di akhirat (hisab).

- **Konsep waktu yang melampaui dunia**: horizon waktu homo Islamicus tidak berhenti pada kematian, melainkan meluas ke kehidupan akhirat, sehingga keputusan ekonomi (misalnya sedekah) yang secara duniawi tampak "merugikan" tetap dianggap rasional karena investasi pahala.

### 3. Manusia Pancasila: Manusia Berketuhanan-Berkeadilan-Bergotong Royong

Konsep "manusia Pancasila" tidak dirumuskan setegas homo economicus atau homo Islamicus dalam literatur ekonomi formal, tetapi dapat direkonstruksi dari nilai-nilai dasar Pancasila dan pemikiran para tokoh ekonomi kerakyatan (Bung Hatta, Mubyarto, Sri-Edi Swasono, Sumitro Djojohadikusumo tahap awal, dan Emil Salim). Ciri-cirinya:

- **Manusia yang berketuhanan**: sebagaimana homo Islamicus, manusia Pancasila juga tidak bebas nilai; ia terikat pada nilai-nilai keagamaan (dalam makna yang lebih inklusif/pluralistik karena Indonesia adalah negara multi-agama), sehingga aktivitas ekonomi harus mengandung dimensi moral-spiritual.

- **Manusia yang berkemanusiaan dan adil**: menolak eksploitasi manusia atas manusia (people's economy vs. exploitative capitalism).

- **Manusia yang mengutamakan persatuan dan kebersamaan**: individu tidak dilihat sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa — nilai gotong royong dan kekeluargaan menjadi ciri khas yang membedakan manusia Pancasila dari homo economicus yang individualistik.

- **Manusia yang demokratis-musyawarah**: keputusan ekonomi, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diselesaikan melalui musyawarah-mufakat, bukan semata mekanisme pasar atau komando negara otoriter.

- **Manusia yang berorientasi pada keadilan sosial**: tujuan akhir tindakan ekonomi bukan akumulasi kekayaan pribadi semata, melainkan tercapainya kesejahteraan bersama secara adil dan merata.

### 4. Tabel Perbandingan

|---|---|---|---|

### 5. Sintesis Integratif

Sintesis antara ketiga konsep ini tidak berarti mencampuradukkan secara serampangan (sinkretisme dangkal), melainkan menemukan **irisan nilai bersama** yang dapat memperkuat satu sama lain, khususnya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga nilai-nilai Islam secara faktual-sosiologis banyak berkontribusi dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila (proses ini dapat ditelusuri dalam sejarah perumusan Pancasila oleh BPUPKI, di mana tokoh-tokoh Islam seperti KH. Wahid Hasyim turut serta).

Sintesis integratif tersebut dapat dirumuskan sebagai **"Manusia Pancasila yang Islami"** atau **"Homo Islamicus Pancasilais"**, yaitu manusia yang:

1. Menjadikan Ketuhanan sebagai landasan tertinggi (titik temu Sila 1 dan tauhid dalam Islam),

2. Berkemanusiaan dan berkeadilan dalam relasi ekonominya (titik temu Sila 2 dan konsep 'adalah dalam Islam),

3. Menjaga persatuan dan menghindari kesenjangan yang memecah belah (titik temu Sila 3 dan ukhuwah dalam Islam),

4. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi kolektif (titik temu Sila 4 dan syura dalam Islam),

5. Berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan (titik temu Sila 5 dan konsep maslahah 'ammah/kemaslahatan umum dalam Islam).

Dengan sintesis ini, sistem ekonomi yang dibangun bukan sekadar mengikuti logika pasar bebas (kapitalisme) ataupun logika komando negara total (sosialisme-komunisme), melainkan logika ketiga yang berbasis nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial — yang secara substansial selaras dengan spirit ekonomi Islam.

---

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

### 1. Konsep Khalifah fil Ardh dalam Islam

Istilah *khalifah* berasal dari akar kata *khalafa* yang berarti "menggantikan" atau "mewakili". Dalam konteks ekonomi, konsep khalifah fil ardh mengandung beberapa implikasi mendasar:

**a) Tanggung Jawab Pengelolaan (Isti'mar)**

QS. Hud ayat 61 menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi dan menugaskannya untuk memakmurkannya (*ista'marakum fiha*). Ini berarti aktivitas ekonomi — pertanian, perindustrian, perdagangan, eksplorasi sumber daya alam — pada hakikatnya adalah pelaksanaan mandat ketuhanan, bukan sekadar aktivitas sekuler yang netral nilai.

**b) Tanggung Jawab Moral dan Akuntabilitas (Mas'uliyyah)**

Sebagai wakil, khalifah harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada "pemberi mandat" yaitu Allah SWT, kelak di hari akhir (QS. Al-Isra: 36; QS. Al-Zalzalah: 7-8). Ini melahirkan etos kerja dan etika bisnis yang berorientasi jangka panjang (dunia-akhirat), bukan sekadar orientasi keuntungan jangka pendek.

**c) Larangan Kerusakan (Ifsad fil Ardh)**

Konsep khalifah membawa konsekuensi larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-Qashash: 77; QS. Ar-Rum: 41), yang dalam konteks ekonomi modern relevan dengan isu eksploitasi sumber daya alam berlebihan, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi struktural.

**d) Kesetaraan Fungsi Kekhalifahan**

Dalam Islam, kedudukan sebagai khalifah bersifat universal bagi seluruh manusia (QS. Al-An'am: 165 menyebut manusia sebagai *khala'if al-ardh* — para khalifah di bumi, bukan hanya elite tertentu), sehingga tanggung jawab ekonomi bukan monopoli kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia sesuai kapasitas dan perannya masing-masing.

### 2. Konsep Warga Negara Pancasila

Sejalan dengan konsep khalifah, Pancasila juga mengandung konsep tanggung jawab kolektif melalui gagasan **warga negara yang berdaulat dan bertanggung jawab**. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tujuan negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan ini menuntut peran serta aktif setiap warga negara, bukan hanya negara semata.

Sebagai warga negara Pancasila, setiap individu memiliki:

**a) Hak Ekonomi** — hak untuk berusaha, memiliki, dan menikmati hasil kerja secara adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

**b) Kewajiban Ekonomi** — kewajiban untuk berkontribusi pada perekonomian nasional, membayar pajak, menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum (korupsi, monopoli, kartel, eksploitasi buruh).

**c) Tanggung Jawab Sosial** — sejalan dengan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945, warga negara Pancasila dituntut memiliki kepekaan sosial (sense of social responsibility), diwujudkan misalnya melalui koperasi, filantropi, dan gotong royong ekonomi.

### 3. Titik Temu: Tanggung Jawab Vertikal dan Horizontal yang Menyatu

Konsep khalifah fil ardh menekankan **tanggung jawab vertikal** (kepada Allah) yang berimplikasi pada tanggung jawab horizontal (kepada sesama manusia dan alam). Konsep warga negara Pancasila menekankan **tanggung jawab horizontal** (kepada sesama warga bangsa dan negara) yang, bagi mayoritas rakyat Indonesia yang beragama, juga dilandasi tanggung jawab vertikal kepada Tuhan (sila pertama).

Dengan demikian, seorang Muslim Indonesia yang menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya menjalankan **dua peran sekaligus yang saling menguatkan**: sebagai khalifah fil ardh yang bertanggung jawab kepada Allah, dan sebagai warga negara Pancasila yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kedua tanggung jawab ini tidak bertentangan, melainkan saling mengukuhkan — karena ajaran Islam sendiri memerintahkan ketaatan kepada pemimpin dan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat (QS. An-Nisa: 59), serta menekankan pentingnya menjaga negara dan masyarakat (hubbul wathan minal iman — mencintai tanah air adalah bagian dari iman, sebuah kaidah fiqh yang populer di kalangan ulama Nusantara).

### 4. Implikasi Praktis Tanggung Jawab Bersama dalam Ekonomi

1. **Dalam produksi**: pelaku usaha wajib memproduksi barang/jasa yang halal, thayyib (baik), tidak merusak lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas — sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam paradigma Pancasila.

2. **Dalam distribusi**: kekayaan harus didistribusikan secara adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, wakaf (Islam) yang berpadu dengan mekanisme pajak progresif, subsidi, dan jaminan sosial (Pancasila/negara kesejahteraan).

3. **Dalam konsumsi**: konsumen dituntut untuk tidak israf (boros) dan tabdzir (menghambur-hamburkan harta) sebagaimana larangan dalam QS. Al-A'raf: 31, sekaligus menjunjung kesederhanaan sebagai nilai luhur budaya bangsa.

4. **Dalam kebijakan negara**: negara (dalam Islam disebut *ulil amri*, dalam Pancasila disebut pemerintah yang berdaulat rakyat) bertanggung jawab menjamin keadilan ekonomi, mencegah monopoli dan kezaliman pasar, serta menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat yang tidak mampu.

---

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

### 1. Trikotomi Kepentingan sebagai Kerangka Analisis

Salah satu keunikan sistem ekonomi Pancasila dan Islam — yang membedakannya secara fundamental dari kapitalisme maupun sosialisme — adalah pengakuan terhadap **tiga lapis kepentingan yang harus diseimbangkan secara simultan**, bukan dikorbankan salah satunya demi yang lain:

1. **Kepentingan Individu** (hifz al-mal/hak milik pribadi dalam Islam; hak asasi ekonomi dalam Pancasila)

2. **Kepentingan Kolektif/Sosial** (maslahah 'ammah dalam Islam; kesejahteraan umum/gotong royong dalam Pancasila)

3. **Kepentingan Ilahi/Transenden** (mardhatillah — keridaan Allah dalam Islam; nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila)

Kapitalisme cenderung mengorbankan kepentingan kolektif dan ilahi demi kepentingan individu (dengan asumsi bahwa mengejar kepentingan individu secara agregat akan menghasilkan kebaikan kolektif — sebuah asumsi yang terbukti gagal mencegah krisis ekonomi berulang dan ketimpangan yang tajam). Sosialisme-komunisme cenderung mengorbankan kepentingan individu dan ilahi demi kepentingan kolektif yang didefinisikan secara sepihak oleh negara/partai (mengakibatkan matinya insentif individu dan hilangnya kebebasan beragama). Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam berusaha **mendialektikakan ketiganya secara seimbang.**

### 2. Keseimbangan dalam Perspektif Islam

**a) Pengakuan Hak Milik Individu (Haqq al-Milkiyyah al-Fardiyyah)**

Islam mengakui hak milik pribadi sebagai salah satu dari lima kebutuhan dasar (dharuriyyat khamsah/maqashid syariah) yang wajib dijaga: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Islam melindungi hak milik dari pencurian, perampasan, dan penipuan.

**b) Pembatasan demi Kepentingan Kolektif (Maslahah 'Ammah)**

Namun, hak milik individu dalam Islam tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh:

- **Kewajiban zakat** — mengalihkan sebagian harta kepada delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah: 60), sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat wajib (bukan sekadar amal sukarela).

- **Larangan riba** — mencegah eksploitasi ekonomi berbasis bunga yang memperlebar jurang kaya-miskin (QS. Al-Baqarah: 275-279).

- **Larangan ihtikar (penimbunan) dan monopoli** — mencegah distorsi pasar yang merugikan kepentingan umum, sebagaimana hadits Nabi SAW yang melaknat penimbun barang kebutuhan pokok.

- **Konsep kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah)** — sumber daya vital seperti air, api (energi), dan padang rumput dinyatakan sebagai milik bersama umat berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api."

**c) Orientasi Ilahi sebagai Pengendali Tertinggi (Muraqabatullah)**

Di atas kedua kepentingan tersebut, Islam menempatkan kesadaran akan pengawasan Allah (muraqabah) sebagai kontrol internal tertinggi yang bekerja bahkan ketika tidak ada pengawasan hukum positif atau sosial. Inilah yang membedakan sistem etika Islam dari sistem hukum sekuler yang hanya efektif jika ada penegakan eksternal.

### 3. Keseimbangan dalam Perspektif Pancasila

**a) Pengakuan Hak Individu dalam Bingkai Kekeluargaan**

Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan hak-hak dasar yang dijamin UUD 1945 (hak milik, hak berusaha, hak atas pekerjaan) mengakui keberadaan kepentingan individu sebagai sesuatu yang sah dan harus dilindungi.

**b) Pembatasan demi Kepentingan Bersama melalui Asas Kekeluargaan**

Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", dan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ini adalah pembatasan konstitusional atas kepentingan individu demi kepentingan kolektif bangsa — sebuah prinsip yang secara substansial paralel dengan konsep milkiyyah 'ammah dalam Islam.

**c) Orientasi Ilahi sebagai Sila Pertama dan Penjiwa Sila-Sila Lain**

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama yang menjiwai keempat sila lainnya (sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penafsiran resmi Pancasila, termasuk dalam Ketetapan MPR tentang P4/Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Ini berarti seluruh aktivitas kolektif dan individual bangsa — termasuk ekonomi — harus tunduk pada nilai-nilai ketuhanan sebagai rujukan moral tertinggi.

### 4. Model Keseimbangan Segitiga (Triangular Balance)

Keseimbangan ini dapat digambarkan sebagai sebuah segitiga sama sisi, di mana ketiga titik sudut (Individu, Kolektif, Ilahi) saling menopang dan tidak boleh ada satu titik yang mendominasi atau meniadakan titik yang lain:

```

ILAHI

(Tauhid / Sila 1)

/ \

/ TITIK \

/ KESEIM- \

/ BANGAN \

/_________________\

INDIVIDU KOLEKTIF

(Hak Milik/Ikhtiar) (Maslahah/Gotong Royong)

```

Ketika kepentingan ilahi diabaikan, ekonomi menjadi sekuler-materialistik (seperti kapitalisme dan sosialisme sekuler). Ketika kepentingan individu diabaikan, ekonomi menjadi otoriter-totaliter (seperti komunisme). Ketika kepentingan kolektif diabaikan, ekonomi menjadi individualistik-eksploitatif (seperti kapitalisme liberal ekstrem/neoliberalisme). Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam berusaha menjaga ketiganya tetap dalam keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium).

---

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

### 1. Makna "Titik Temu Ontologis"

Istilah *ontologis* merujuk pada hakikat keberadaan (being) sesuatu — dalam hal ini, hakikat keberadaan manusia dan alam semesta itu sendiri. Ketika dikatakan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi **titik temu ontologis** antara Pancasila dan Islam, maksudnya adalah bahwa kedua sistem ini bersepakat pada tingkat yang paling mendasar (fundamental) mengenai **asal-usul dan tujuan akhir keberadaan manusia serta alam semesta**: bahwa segala sesuatu berasal dari, bergantung pada, dan akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ini berbeda dari sekadar "titik temu normatif" (kesamaan pada tataran aturan/hukum) atau "titik temu praksis" (kesamaan pada tataran praktik). Titik temu ontologis lebih dalam lagi: ia menyentuh fondasi metafisik yang menjadi dasar bagi seluruh bangunan nilai di atasnya.

### 2. Sejarah Perumusan Sila Pertama dan Kedekatannya dengan Nilai Tauhid

Perumusan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh Islam dalam sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan. Piagam Jakarta (22 Juni 1945) pada mulanya merumuskan sila pertama sebagai "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebelum akhirnya diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk (peristiwa yang dikenal sebagai kompromi 18 Agustus 1945). Meskipun redaksinya diubah demi inklusivitas terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia, esensi tauhid (keesaan Tuhan) sebagai fondasi tertinggi tetap dipertahankan dan menjadi jiwa bangsa (staatsfundamentalnorm).

Dalam konteks ekonomi, hal ini bermakna bahwa sistem ekonomi Indonesia — apapun coraknya — tidak boleh bersifat sekuler-ateistik (memisahkan sama sekali ekonomi dari nilai ketuhanan) sebagaimana model ekonomi Marxis-Leninis yang menafikan agama. Nilai ketuhanan menjadi rujukan moral tertinggi yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, apapun agamanya.

### 3. Tauhid sebagai Fondasi Epistemologis-Ontologis Ekonomi Islam

Dalam Islam, konsep tauhid (keesaan Allah) bukan sekadar keyakinan teologis, melainkan **prinsip pengorganisasian (organizing principle)** bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Beberapa implikasi tauhid dalam ontologi ekonomi Islam:

**a) Tauhid Rububiyyah** — keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemelihara, dan Pemberi Rezeki (Ar-Razzaq). Implikasinya: rezeki bukan semata hasil kerja manusia, melainkan pemberian Allah yang harus disyukuri dan didistribusikan secara adil.

**b) Tauhid Uluhiyyah** — keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Implikasinya: tidak boleh ada "tuhan-tuhan palsu" dalam ekonomi — seperti pemujaan terhadap uang (materialisme), pasar (fetisisme pasar), atau ideologi ekonomi tertentu (isme-isme sekuler) yang menggantikan posisi Allah sebagai sumber nilai tertinggi.

**c) Tauhid sebagai Penyatu Alam Semesta dan Manusia** — karena seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang sama, maka manusia, alam, dan sumber daya ekonomi memiliki keterkaitan organik yang harus dijaga keseimbangannya (mizan), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman: 7-9 tentang neraca (keseimbangan) yang ditegakkan Allah di alam semesta.

### 4. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Fondasi Epistemologis-Ontologis Ekonomi Pancasila

Meskipun rumusan Pancasila bersifat lebih inklusif dan tidak secara eksplisit merujuk pada satu agama tertentu, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki fungsi ontologis yang setara dalam konteks kebangsaan Indonesia:

**a) Menegaskan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang Ber-Tuhan**, bukan bangsa sekuler-ateis. Ini membedakan model ekonomi Pancasila dari model ekonomi Marxis yang menafikan Tuhan.

**b) Menjadi Sumber Nilai Moral Tertinggi** bagi keempat sila lainnya — nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial semuanya harus dipahami sebagai pengejawantahan dari nilai ketuhanan, bukan nilai yang berdiri sendiri secara sekuler.

**c) Menjadi Jaminan bagi Pluralitas Beragama** — karena dirumuskan secara inklusif, sila ini memungkinkan setiap pemeluk agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan) untuk menghayati nilai ketuhanan sesuai keyakinannya masing-masing, sambil tetap bersepakat pada satu titik ontologis bersama: adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai asal dan tujuan akhir kehidupan.

### 5. Implikasi Titik Temu Ontologis bagi Bangunan Sistem Ekonomi Pancasila Islam

Karena keduanya bertemu pada titik ontologis yang sama (Ketuhanan Yang Maha Esa/Tauhid), maka Sistem Ekonomi Pancasila Islam dapat dibangun sebagai **satu bangunan yang koheren**, bukan sekadar tempelan dua sistem yang berbeda secara paksa. Implikasi konkretnya:

1. **Landasan Filosofis Tunggal**: Ketuhanan menjadi dasar filosofis (grundnorm) tertinggi bagi seluruh bangunan sistem, di atas landasan ekonomi kerakyatan (Pancasila) dan landasan syariah (Islam).

2. **Kesatuan Arah Tujuan (Maqashid)**: Tujuan akhir sistem ekonomi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi (economic growth) atau maksimalisasi PDB, melainkan **falah** (kesejahteraan hakiki dunia-akhirat dalam bahasa Islam) yang identik dengan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** (dalam bahasa Pancasila) — keduanya sama-sama berorientasi pada kemaslahatan manusia seutuhnya, bukan sekadar angka statistik ekonomi.

3. **Kesatuan Basis Etika**: Baik Pancasila maupun Islam menolak pemisahan (dikotomi) antara ekonomi dan etika/agama sebagaimana terjadi dalam ekonomi sekuler modern. Ekonomi harus senantiasa "ditanamkan kembali" (re-embedded, meminjam istilah Karl Polanyi) ke dalam tatanan nilai moral-spiritual masyarakat.

4. **Legitimasi Ganda bagi Kebijakan Ekonomi**: kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila sekaligus dapat memperoleh legitimasi religius dari perspektif Islam (dan agama-agama lain), karena keduanya bersumber dari titik ontologis yang sama — sehingga tidak terjadi pertentangan antara "hukum negara" dan "hukum agama" dalam wilayah ekonomi, melainkan keduanya saling menguatkan (mutually reinforcing).

---

### Rangkuman Bab 1

1. Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam diposisikan sebagai **subjek**, bukan objek — pelaku aktif yang memiliki akal, kehendak, moralitas, dan tanggung jawab spiritual.

2. Terdapat tiga model antropologi ekonomi: **homo economicus** (rasional-egoistik, sekuler), **homo Islamicus** (rasional-religius, berorientasi falah), dan **manusia Pancasila** (berketuhanan-berkeadilan-bergotong royong). Ketiganya dapat disintesiskan menjadi **manusia Pancasila yang Islami**, yang menyeimbangkan rasionalitas, moralitas, dan solidaritas sosial.

3. Manusia berperan ganda sebagai **khalifah fil ardh** (tanggung jawab vertikal kepada Allah) sekaligus **warga negara Pancasila** (tanggung jawab horizontal kepada bangsa dan negara) — dua peran yang saling menguatkan, bukan bertentangan.

4. Sistem Ekonomi Pancasila dan Islam sama-sama mengedepankan **keseimbangan tiga kepentingan**: individu, kolektif, dan ilahi — berbeda dari kapitalisme (mengutamakan individu) dan sosialisme-komunisme (mengutamakan kolektif dengan mengorbankan kebebasan individu dan nilai spiritual).

5. Nilai **Ketuhanan Yang Maha Esa** menjadi **titik temu ontologis** antara Pancasila dan Islam — keduanya bersepakat pada tataran paling mendasar bahwa alam semesta dan manusia berasal dari, bergantung pada, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sistem ekonomi yang dibangun di atasnya bersifat koheren, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia seutuhnya.

---

*Catatan: Materi ini disusun sebagai bahan kajian akademik yang mengintegrasikan perspektif filsafat ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Untuk pendalaman lebih lanjut, disarankan merujuk pada karya-karya Mubyarto ("Ekonomi Pancasila"), Sri-Edi Swasono, M. Umer Chapra ("The Future of Economics: An Islamic Perspective"), Muhammad Nejatullah Siddiqi, serta kajian tafsir ekonomi Al-Qur'an dan Hadits terkait muamalah.*

Cari Blog Ini

Annisa Humairo

BAB 1

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 14