BAB 15

 PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

## Pendahuluan

Sistem ekonomi yang baik tidak akan pernah bertahan lama jika tidak ditopang oleh manusia-manusia yang memiliki karakter dan integritas moral yang kuat. Krisis ekonomi, korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya pada akarnya seringkali bukan semata persoalan kelembagaan atau regulasi, melainkan persoalan karakter dan orientasi nilai para pelaku ekonominya. Oleh karena itu, membangun sistem ekonomi Pancasila-Islam yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan merancang kebijakan dan regulasi yang tepat, tetapi harus disertai dengan upaya sistematis membangun manusia Indonesia yang berkarakter melalui jalur pendidikan. Bab ini membahas bagaimana pendidikan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dapat menjadi fondasi pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

## A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam

Globalisasi ekonomi dan derasnya arus informasi digital telah membawa dampak ganda bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan ini mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, ia juga membawa masuk nilai-nilai yang berpotensi mengikis fondasi moral bangsa, terutama tiga penyakit ideologis yang saling berkelindan: materialisme, hedonisme, dan individualisme.

Materialisme adalah pandangan hidup yang menempatkan kepemilikan materi dan kekayaan sebagai ukuran utama, bahkan satu-satunya ukuran, kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Dalam masyarakat yang dilanda materialisme, nilai seseorang diukur dari apa yang ia miliki, bukan dari apa yang ia lakukan atau siapa dirinya secara moral. Fenomena ini semakin diperparah oleh budaya media sosial yang mendorong perbandingan sosial (social comparison) berbasis kepemilikan barang dan gaya hidup, menciptakan tekanan psikologis dan dorongan konsumsi yang tidak sehat, khususnya di kalangan generasi muda.

Hedonisme, sebagai turunan dari materialisme, adalah paham yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan akhir kehidupan. Dalam konteks ekonomi, hedonisme mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan (over-consumption), gaya hidup "flexing" atau pamer kekayaan, serta orientasi jangka pendek yang mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang seperti menabung dan investasi produktif. Fenomena perilaku konsumtif generasi muda yang rela berutang melalui pinjaman online (pinjol) ilegal demi memenuhi gaya hidup, atau terjebak dalam skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan, adalah manifestasi konkret dari krisis moral ekonomi berbasis hedonisme ini.

Individualisme, sebagai paham ketiga, menempatkan kepentingan dan kebebasan individu di atas kepentingan bersama, seringkali mengorbankan solidaritas sosial dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya bangsa. Dalam ranah ekonomi, individualisme ekstrem dapat memicu praktik-praktik yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, seperti persaingan usaha yang tidak sehat, eksploitasi tenaga kerja, dan pengabaian tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Ketiga penyakit ideologis ini secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini juga bertentangan dengan ajaran Islam yang secara tegas mengecek pandangan hidup materialistik-hedonistik. Islam mengajarkan konsep zuhud, yaitu sikap tidak menjadikan dunia dan harta sebagai tujuan hidup, meski tetap bekerja keras mencari rizki yang halal. Islam juga mengajarkan konsep qana'ah, yaitu sikap merasa cukup dan bersyukur atas rizki yang diberikan, sebagai penawar bagi budaya konsumtif yang tidak pernah puas. Sementara terhadap individualisme, Islam menegaskan konsep ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Menghadapi krisis moral ekonomi ini, pendidikan menjadi garda terdepan untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut, sekaligus menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dan Islam sebagai kompas moral dalam berperilaku ekonomi.

## B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan

Pendidikan ekonomi berkarakter adalah pendekatan pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis tentang ekonomi (kognitif), tetapi juga secara sengaja dan sistematis menanamkan nilai-nilai moral dan etika (afektif) serta membentuk perilaku ekonomi yang baik dalam kehidupan sehari-hari (psikomotorik). Pendekatan ini berupaya menjawab kelemahan pendidikan ekonomi konvensional yang cenderung netral nilai (value-free) dan hanya berfokus pada aspek teknis-analitis semata, seperti bagaimana memaksimalkan keuntungan atau efisiensi tanpa mempertimbangkan dimensi etis dari keputusan ekonomi tersebut.

Konsep akhlaq al-karimah (akhlak mulia) dalam Islam mencakup serangkaian nilai yang sangat relevan diterapkan dalam pendidikan ekonomi, di antaranya: shidq (kejujuran) dalam bertransaksi dan tidak melakukan kecurangan atau manipulasi; amanah (dapat dipercaya) dalam mengelola harta dan memenuhi kewajiban kontraktual; 'adalah (keadilan) dalam setiap transaksi dan pembagian keuntungan; ihsan (berbuat baik melebihi kewajiban minimal) dalam pelayanan dan tanggung jawab sosial; serta itqan (bekerja secara profesional dan berkualitas tinggi) sebagai wujud syukur atas nikmat kemampuan yang diberikan Allah.

Sementara itu, jiwa kebangsaan yang perlu ditanamkan mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, cinta produk dalam negeri, semangat kemandirian ekonomi bangsa, kepedulian terhadap kesenjangan sosial, serta kesadaran akan tanggung jawab kolektif untuk membangun perekonomian yang berdaulat dan tidak bergantung pada kekuatan asing yang eksploitatif.

Penanaman kedua nilai ini—akhlaq al-karimah dan jiwa kebangsaan—tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus diintegrasikan dalam satu kerangka pendidikan karakter yang koheren. Sebab, seorang individu yang jujur dan amanah namun tidak memiliki jiwa kebangsaan akan cenderung berorientasi pada kesalehan individual semata tanpa kepedulian terhadap nasib bangsanya secara kolektif. Sebaliknya, seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat namun tidak dilandasi akhlak mulia berpotensi terjerumus pada nasionalisme yang chauvinistik atau bahkan korup atas nama "kepentingan bangsa."

Metode penanaman nilai-nilai ini dalam pendidikan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, di antaranya: pembelajaran berbasis kasus (case-based learning) yang mengangkat dilema etis dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis; pembelajaran berbasis keteladanan (modeling) dengan menghadirkan sosok pengusaha atau tokoh ekonomi yang sukses namun tetap menjunjung tinggi etika dan kepedulian sosial; pembiasaan (habituation) melalui praktik langsung seperti simulasi koperasi sekolah yang menerapkan prinsip kejujuran dan gotong royong; serta pembelajaran reflektif yang mendorong peserta didik untuk merefleksikan nilai-nilai moral di balik setiap konsep ekonomi yang dipelajari, bukan sekadar menghafalnya secara mekanis.

## C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia

Pada level pendidikan tinggi, upaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kurikulum ekonomi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, meski masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Beberapa perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan sejumlah universitas Islam swasta, telah mengembangkan program studi khusus Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam yang secara eksplisit mengintegrasikan teori ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Struktur kurikulum ekonomi integratif yang ideal umumnya mencakup beberapa klaster mata kuliah. Pertama, klaster mata kuliah dasar keislaman, mencakup ushul fikih, fikih muamalah, maqashid syariah, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang membekali mahasiswa dengan fondasi epistemologis ekonomi Islam. Kedua, klaster mata kuliah ekonomi konvensional, mencakup mikroekonomi, makroekonomi, ekonometrika, dan manajemen keuangan, yang membekali mahasiswa dengan alat analisis ekonomi modern yang telah teruji secara ilmiah. Ketiga, klaster mata kuliah integratif, seperti ekonomi pembangunan Islam, keuangan syariah, manajemen zakat dan wakaf, serta etika bisnis Islam, yang secara khusus dirancang untuk menjembatani kedua tradisi keilmuan tersebut. Keempat, klaster mata kuliah kebangsaan dan kewarganegaraan, mencakup Pancasila, Kewarganegaraan, dan Wawasan Kebangsaan, yang memastikan lulusan tidak hanya kompeten secara teknis-syar'i, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum integratif ini di antaranya adalah kesenjangan kompetensi pengajar, di mana tidak banyak dosen yang menguasai secara mendalam baik ilmu fikih muamalah klasik maupun teori ekonomi dan keuangan modern secara bersamaan, sehingga pengajaran seringkali terjebak pada pendekatan dikotomis—mata kuliah syariah diajarkan secara normatif-tekstual, sementara mata kuliah ekonomi diajarkan secara terpisah tanpa benang merah integratif yang jelas.

Tantangan lain adalah ketersediaan bahan ajar dan literatur berbahasa Indonesia yang berkualitas dan mutakhir, mengingat sebagian besar rujukan akademik ekonomi Islam kontemporer masih didominasi literatur berbahasa Arab dan Inggris yang belum sepenuhnya terkontekstualisasi dengan realitas ekonomi Indonesia. Selain itu, terdapat pula tantangan pengakuan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, di mana lulusan program studi ekonomi syariah perlu dibekali kompetensi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah yang terus berkembang, bukan sekadar pengetahuan teoretis semata.

Ke depan, pengembangan kurikulum ekonomi integratif perlu diarahkan pada penguatan pendekatan interdisipliner yang benar-benar mengintegrasikan, bukan sekadar menjejerkan, kedua tradisi keilmuan tersebut; peningkatan kapasitas dosen melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus; pengembangan bahan ajar berbasis kasus lokal Indonesia; serta penguatan kerja sama dengan industri untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan.

## D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi

Ekosistem pendidikan ekonomi Pancasila-Islam di Indonesia ditopang oleh tiga jenis lembaga pendidikan dengan karakteristik dan peran yang saling melengkapi: pesantren, perguruan tinggi Islam, dan universitas nasional (umum).

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, memiliki peran unik dalam pembentukan karakter ekonomi santri melalui pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas (kiai, ustaz, dan santri hidup bersama dalam satu ekosistem). Banyak pesantren yang telah mengembangkan unit usaha ekonomi produktif, seperti koperasi pesantren, pertanian dan peternakan pesantren, hingga lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren, yang tidak hanya menjadi sumber pendanaan mandiri bagi pesantren, tetapi juga menjadi laboratorium hidup (living lab) bagi santri untuk mempraktikkan langsung nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan gotong royong dalam aktivitas ekonomi riil. Program-program pemberdayaan ekonomi pesantren yang didorong pemerintah melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara eksplisit mengakui fungsi pesantren dalam bidang dakwah dan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan ekonomi, menunjukkan pengakuan negara atas peran strategis ini.

Perguruan Tinggi Islam, baik negeri (UIN, IAIN, STAIN) maupun swasta, berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan ekonomi syariah secara akademik-formal, mencetak sarjana, magister, hingga doktor di bidang ekonomi Islam yang menjadi think tank dan sumber daya manusia profesional bagi industri keuangan syariah, lembaga pemerintah terkait ekonomi syariah, hingga lembaga penelitian dan akademisi. Perguruan tinggi Islam juga berperan penting dalam melakukan riset dan pengembangan produk-produk keuangan syariah inovatif yang sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat Indonesia.

Universitas Nasional (umum), meski secara historis lebih berfokus pada pengembangan ilmu ekonomi konvensional, dalam beberapa dekade terakhir juga mulai membuka program studi atau setidaknya mata kuliah pilihan terkait ekonomi syariah, mengingat besarnya minat mahasiswa dan permintaan pasar terhadap kompetensi ini. Peran universitas nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa pengetahuan ekonomi syariah tidak terisolasi hanya di lingkungan perguruan tinggi Islam, melainkan menjadi bagian dari wacana akademik ekonomi arus utama (mainstream) yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya diskursus kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Sinergi ketiga jenis lembaga pendidikan ini—pesantren sebagai basis karakter dan praktik lapangan, perguruan tinggi Islam sebagai basis keilmuan spesialistik, dan universitas nasional sebagai basis integrasi dengan wacana ekonomi arus utama—merupakan kunci keberhasilan pembentukan sumber daya manusia ekonomi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan.

## E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan

Pada akhirnya, seluruh upaya pendidikan ekonomi Pancasila-Islam yang telah dibahas sebelumnya bermuara pada satu tujuan besar: mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu menjadi agen transformasi (agent of change) menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Generasi muda hari ini adalah para pengambil keputusan ekonomi, pembuat kebijakan, pengusaha, akademisi, dan profesional keuangan di masa depan, sehingga kualitas karakter dan wawasan mereka hari ini akan sangat menentukan arah dan wajah perekonomian Indonesia beberapa dekade mendatang.

Untuk dapat berperan sebagai agen transformasi yang efektif, generasi penerus perlu dibekali dengan setidaknya empat kompetensi kunci. Pertama, kompetensi literasi ekonomi-syariah yang memadai, agar mereka mampu memahami secara kritis baik kelebihan maupun kekurangan sistem ekonomi konvensional yang berlaku saat ini, sekaligus memahami alternatif dan pelengkap yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kedua, kompetensi berpikir kritis dan inovatif, agar mereka tidak sekadar menjadi penerus pasif dari sistem yang ada, melainkan mampu merumuskan solusi dan inovasi baru untuk mengatasi berbagai persoalan struktural ekonomi bangsa, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketergantungan ekonomi pada kekuatan asing.

Ketiga, kompetensi kepemimpinan yang berintegritas, sebab transformasi sistem ekonomi yang besar membutuhkan pemimpin-pemimpin di berbagai sektor—pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat sipil—yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh sehingga tidak mudah tergoda korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Keempat, kompetensi kolaborasi lintas sektor, mengingat transformasi sistem ekonomi yang integratif membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga generasi muda perlu dibekali kemampuan bekerja sama dan berdialog lintas latar belakang dan kepentingan.

Untuk mewujudkan generasi penerus dengan kompetensi-kompetensi tersebut, dibutuhkan ekosistem pendidikan yang benar-benar terintegrasi dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, didukung oleh kebijakan afirmatif pemerintah, keterlibatan aktif dunia usaha melalui program magang dan kemitraan, serta dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter. Hanya dengan sinergi seluruh elemen ini, cita-cita mewujudkan generasi penerus sebagai agen transformasi menuju sistem ekonomi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkeadaban dapat benar-benar terwujud.

## Penutup

Bab ini menegaskan bahwa pembangunan sistem ekonomi Pancasila-Islam yang integratif tidak dapat dilepaskan dari upaya pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan. Krisis moral ekonomi yang ditandai oleh materialisme, hedonisme, dan individualisme hanya dapat diatasi melalui penanaman kembali nilai-nilai akhlaq al-karimah dan jiwa kebangsaan sejak dini, yang didukung oleh sinergi seluruh ekosistem pendidikan—dari pesantren, perguruan tinggi Islam, hingga universitas nasional—guna mempersiapkan generasi penerus sebagai agen transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.