BAB 16

 MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

## Pendahuluan

Setelah membahas landasan konstitusional dan kelembagaan (Bab 14) serta fondasi pendidikan dan pembentukan karakter (Bab 15), bab penutup ini mengarahkan pandangan pada cita-cita akhir dari seluruh pembahasan mengenai sistem ekonomi Pancasila-Islam: terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita ini bukanlah slogan kosong, melainkan tujuan yang secara eksplisit disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan sekaligus menemukan padanan konseptualnya yang kaya dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam melalui konsep falah. Bab ini merangkum bagaimana kedua visi besar tersebut berkonvergensi, merumuskan peta jalan transformasi menuju cita-cita tersebut, serta mengidentifikasi peran para pemangku kepentingan dan proyeksi Indonesia pada tahun 2045.

## A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir

Frasa "masyarakat adil dan makmur" bukanlah frasa yang asing bagi setiap warga negara Indonesia. Ia termaktub secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai salah satu tujuan bernegara, yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Frasa ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 sebagaimana telah dibahas pada Bab 14, yang menegaskan bahwa kemakmuran harus dinikmati secara adil dan merata, bukan terkonsentrasi pada segelintir kelompok.

Sementara itu, dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, terdapat konsep serupa yang disebut falah, yang secara harfiah berarti kemenangan, keberuntungan, atau kesuksesan sejati. Namun, falah dalam pengertian Islam memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar kesejahteraan materiil semata. Falah mencakup kesejahteraan yang bersifat multidimensi: kesejahteraan material (falah di dunia) sekaligus kesejahteraan spiritual (falah di akhirat); kesejahteraan individual sekaligus kesejahteraan kolektif (sosial); serta kesejahteraan pada masa kini sekaligus keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Ekonom Muslim kontemporer seperti Umer Chapra dan M. Akram Khan telah banyak mengelaborasi konsep falah ini sebagai tujuan akhir (ultimate goal) dari sistem ekonomi Islam, yang mencakup empat elemen utama: kecukupan ekonomi (economic sufficiency) bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara bermartabat; keadilan sosio-ekonomi ('adalah ijtima'iyyah) dalam distribusi sumber daya dan kesempatan; kebebasan individu yang bertanggung jawab (mas'uliyyah) dalam beraktivitas ekonomi; serta keseimbangan (tawazun) antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual, serta antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ketika dibandingkan secara cermat, konsep "masyarakat adil dan makmur" dalam konstitusi Indonesia dan konsep falah dalam ekonomi Islam menunjukkan konvergensi tujuan akhir yang sangat kuat. Keduanya menolak paradigma kemakmuran yang semata-mata diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhatikan pemerataan distribusinya. Keduanya menegaskan bahwa kemakmuran sejati (makmur/falah) tidak dapat dipisahkan dari keadilan (adil/'adalah) dalam pendistribusiannya. Keduanya juga menempatkan dimensi non-materiil—dalam konstitusi berupa nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang beradab, dalam Islam berupa dimensi spiritual dan akhirat—sebagai bagian integral dari kesejahteraan yang seutuhnya, bukan sekadar pelengkap dari pembangunan ekonomi materiil.

Konvergensi tujuan akhir ini menjadi landasan kuat bagi legitimasi kebijakan ekonomi integratif Pancasila-Islam yang telah dibahas di seluruh bagian buku ini. Ia menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia bukanlah proyek "islamisasi" yang eksklusif dan mengancam kemajemukan bangsa, melainkan upaya bersama untuk mewujudkan tujuan bernegara yang telah disepakati secara konstitusional, dengan memanfaatkan kekayaan khazanah nilai dan instrumen yang tersedia dalam tradisi keislaman yang hidup di tengah mayoritas masyarakat Indonesia.

## B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

Salah satu ungkapan Al-Qur'an yang paling populer dikutip dalam wacana kebangsaan dan pembangunan di Indonesia adalah frasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang secara harfiah bermakna "negeri yang baik (makmur) di bawah ampunan Tuhan." Frasa ini bersumber dari Surah Saba ayat 15, yang mengisahkan kaum Saba yang dianugerahi negeri yang subur dan makmur sebagai bukti karunia Allah, dengan pesan moral agar mereka bersyukur atas nikmat tersebut.

Meski konteks asalnya adalah kisah historis kaum Saba, frasa ini telah lama diadopsi secara luas oleh masyarakat Indonesia—melampaui sekat kelompok ideologis tertentu—sebagai simbol cita-cita bersama akan sebuah negeri yang makmur secara material sekaligus diberkahi secara spiritual. Frasa ini bahkan kerap digunakan dalam pidato kenegaraan, khotbah keagamaan, hingga slogan pembangunan daerah, menunjukkan betapa dalamnya resonansi konsep ini dalam alam bawah sadar kolektif bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius.

Sebagai visi peradaban, konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mengandung tiga pesan mendalam yang relevan bagi pembangunan ekonomi integratif. Pertama, pesan tentang syukur sebagai etos pembangunan, yaitu bahwa kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia harus dipandang sebagai karunia yang harus disyukuri melalui pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukan dieksploitasi secara serakah dan merusak lingkungan.

Kedua, pesan tentang keterkaitan antara kemakmuran material (thayyibatun) dan keberkahan spiritual (rabbun ghafur), yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual bangsa. Sebuah negeri dapat saja makmur secara statistik ekonomi, namun jika pembangunannya diwarnai oleh ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan kemerosotan moral, maka ia tidak dapat disebut sebagai baldatun thayyibatun dalam makna yang sesungguhnya.

Ketiga, pesan tentang tanggung jawab kolektif, sebab dalam konteks kisah kaum Saba, kemakmuran yang telah dianugerahkan justru berujung pada kehancuran ketika masyarakatnya berpaling dari nilai-nilai syukur dan keadilan. Pesan ini menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia bahwa kemakmuran yang dicapai harus senantiasa dijaga dengan komitmen kolektif terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, agar tidak berujung pada nasib serupa.

Sebagai visi peradaban, konsep ini dapat diarusutamakan dalam narasi pembangunan nasional sebagai penyeimbang terhadap paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata (growth-oriented), menuju paradigma pembangunan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan—sejalan dengan semangat sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

## C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Mewujudkan visi masyarakat adil dan makmur berbasis integrasi Pancasila-Islam membutuhkan peta jalan (roadmap) transformasi yang terukur dan bertahap, mencakup horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang.

**Jangka pendek (1-5 tahun)** difokuskan pada konsolidasi dan penguatan fondasi yang telah ada. Prioritas pada tahap ini mencakup: penguatan harmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga terkait ekonomi syariah untuk mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi birokrasi; percepatan digitalisasi dan penyederhanaan sertifikasi halal khususnya bagi UMKM melalui skema self-declare yang telah mulai diberlakukan; peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat melalui kampanye edukasi masif dan terintegrasi; penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS dan BWI dalam mengelola dana sosial syariah secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel; serta penguatan koordinasi lintas lembaga melalui optimalisasi peran KNEKS sebagai simpul koordinasi nasional.

**Jangka menengah (5-15 tahun)** difokuskan pada ekspansi dan penguatan daya saing struktural. Prioritas pada tahap ini mencakup: pengembangan kawasan industri halal terintegrasi di berbagai wilayah strategis yang dilengkapi infrastruktur logistik dan sertifikasi terpadu; peningkatan pangsa pasar keuangan syariah nasional melalui konsolidasi industri dan inovasi produk yang lebih kompetitif dibanding produk konvensional; pengembangan skema pembiayaan sosial syariah yang lebih inovatif seperti perluasan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk pembiayaan infrastruktur sosial berskala besar; penguatan riset dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kurikulum ekonomi integratif di perguruan tinggi sebagaimana dibahas pada Bab 15; serta perluasan kerja sama internasional untuk pengakuan standar halal Indonesia dan penetrasi pasar ekspor produk halal ke kawasan strategis.

**Jangka panjang (15-25 tahun, hingga 2045)** difokuskan pada pencapaian visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia yang berkeadaban. Prioritas pada tahap ini mencakup: terwujudnya Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar keuangan syariah dan industri halal terbesar dan paling berpengaruh di dunia, sejalan dengan potensi populasi Muslim terbesarnya; terbangunnya ekosistem ekonomi integratif yang benar-benar mengakar dalam struktur perekonomian nasional, bukan sekadar sektor niche; terwujudnya generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan kompetensi sebagaimana dicita-citakan pada Bab 15, sebagai penggerak utama transformasi ekonomi berkelanjutan; serta yang terpenting, terwujudnya penurunan signifikan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan seluruh proses transformasi ini dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Keberhasilan roadmap ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan, sebuah tantangan besar mengingat dinamika politik Indonesia yang kerap mengubah prioritas kebijakan setiap pergantian rezim. Oleh karena itu, penguatan payung hukum yang lebih permanen dan kelembagaan yang independen dari siklus politik jangka pendek menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan roadmap jangka panjang ini.

## D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi

Transformasi sistem ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Setidaknya terdapat empat kelompok pemangku kepentingan non-pemerintah yang memainkan peran krusial dalam proses transformasi ini.

**Masyarakat sipil**, mencakup organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas akar rumput, berperan sebagai kekuatan pengawas (watchdog) yang mengawal implementasi kebijakan ekonomi agar benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan tidak menyimpang dari cita-cita awalnya. Masyarakat sipil juga berperan sebagai penggerak inisiatif ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi, credit union, dan berbagai model ekonomi gotong royong lainnya, yang menjadi manifestasi konkret dari semangat ta'awun dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

**Ulama**, sebagai pewaris otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan pandangan hidup masyarakat Muslim Indonesia, berperan strategis dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual terkait aktivitas ekonomi umat, termasuk melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga seperti DSN-MUI yang menjadi acuan kesesuaian syariah bagi industri keuangan syariah. Selain itu, ulama—khususnya para kiai pengasuh pesantren—juga berperan langsung dalam mendorong praktik ekonomi produktif di lingkungan pesantren sebagaimana telah dibahas pada Bab 15, sekaligus menjadi teladan (uswah hasanah) dalam mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

**Cendekiawan dan akademisi**, berperan sebagai produsen pengetahuan dan inovasi kebijakan melalui riset-riset yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan ekonomi integratif, sekaligus berperan sebagai jembatan antara khazanah keilmuan klasik (fikih muamalah) dengan tantangan ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Peran ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas tantangan ekonomi modern seperti ekonomi digital, mata uang kripto, dan fintech syariah yang membutuhkan ijtihad (penalaran hukum) baru yang tidak selalu tersedia dalam khazanah fikih klasik.

**Pengusaha**, khususnya pengusaha Muslim yang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, berperan sebagai penggerak riil (real actor) dari seluruh visi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Betapapun idealnya sebuah kebijakan ekonomi integratif dirancang, tanpa kehadiran pengusaha yang benar-benar menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis sehari-hari, visi tersebut akan tetap menjadi wacana normatif belaka. Pengusaha juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong hilirisasi industri halal, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam program-program pemberdayaan ekonomi umat, termasuk melalui skema kemitraan dengan UMKM dan lembaga keuangan sosial syariah.

Sinergi keempat kelompok pemangku kepentingan ini—bersama dengan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator—membentuk sebuah ekosistem tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur.

## E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadaban

Tahun 2045 menandai satu abad kemerdekaan Indonesia, sebuah momentum simbolik yang telah menjadi rujukan berbagai visi jangka panjang pembangunan nasional, termasuk visi "Indonesia Emas 2045" yang dicanangkan pemerintah sebagai cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi (high-income country), berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dalam konteks arsitektur ekonomi integratif Pancasila-Islam, visi Indonesia 2045 dapat dielaborasi ke dalam beberapa pilar utama. Pertama, pilar ekonomi berkeadilan, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan penurunan signifikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, sejalan dengan konvergensi antara cita-cita "masyarakat adil dan makmur" dan konsep falah sebagaimana dibahas pada bagian A bab ini. Indikator keberhasilan pilar ini bukan sekadar angka pertumbuhan PDB, melainkan indeks-indeks yang lebih holistik seperti tingkat kesenjangan (gini ratio), indeks pembangunan manusia, dan tingkat kebahagiaan masyarakat.

Kedua, pilar kemandirian dan kedaulatan ekonomi, di mana Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar konsumen atau pengekspor bahan mentah, melainkan menjadi produsen dan pengekspor produk bernilai tambah tinggi, termasuk dalam sektor industri halal yang telah dibahas pada Bab 14, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang dan investasi asing yang eksploitatif.

Ketiga, pilar ekosistem keuangan syariah yang matang dan berdaya saing global, di mana Indonesia benar-benar mewujudkan potensinya sebagai pusat keuangan syariah dunia, didukung oleh kelembagaan yang kuat sebagaimana dibahas pada Bab 14 bagian E, serta ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia yang unggul sebagaimana dibahas pada Bab 15.

Keempat, pilar keberlanjutan lingkungan dan sosial, di mana pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan generasi mendatang, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen, sekaligus sejalan dengan konsep tawazun (keseimbangan) dalam ekonomi Islam.

Kelima, pilar karakter dan peradaban bangsa, di mana kemajuan ekonomi Indonesia pada tahun 2045 tidak semata diukur dari kecanggihan teknologi dan besarnya angka pertumbuhan, melainkan juga dari kualitas karakter dan moralitas bangsanya, sebagai buah dari investasi jangka panjang dalam pendidikan karakter sebagaimana dibahas secara mendalam pada Bab 15—sehingga kemajuan yang dicapai benar-benar mencerminkan "negara maju berkeadaban," bukan sekadar negara maju secara materiil semata.

Mewujudkan kelima pilar arsitektur ekonomi integratif ini menuju tahun 2045 bukanlah pekerjaan yang mudah dan instan. Ia membutuhkan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa—pemerintah, masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, dan pengusaha sebagaimana dibahas pada bagian D—yang bekerja secara konsisten dan berkesinambungan lintas generasi. Namun, dengan pijakan filosofis yang kokoh dari konvergensi nilai-nilai Pancasila dan Islam, kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, serta pengalaman panjang membangun institusi ekonomi syariah selama lebih dari tiga dekade, cita-cita besar ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

## Penutup

Bab penutup ini menegaskan bahwa visi masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bernegara Indonesia menemukan resonansi mendalam dengan konsep falah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam tradisi Islam. Konvergensi filosofis ini menjadi fondasi bagi peta jalan transformasi yang terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa, menuju terwujudnya Indonesia sebagai negara maju yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga berkeadaban—sebuah cita-cita besar yang menyatukan seluruh pembahasan dalam buku ini, dari landasan konstitusional dan kelembagaan, fondasi pendidikan dan karakter, hingga visi besar peradaban bangsa Indonesia menuju satu abad kemerdekaannya pada tahun 2045.